PERPPU NOMOR 2/2017: ‘PENGGEBUK’ ORMAS ISLAM

Dua bulan sejak diumumkannya rencana pemerintah untuk membubarkan salah satu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), akhirnya terealisasi pada tanggal 19 Juli 2017 lalu. Pada bulan Mei, Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto telah mengadakan konferensi pers terkait rencana pembubaran HTI yang dianggap anti terhadap Pancasila, mengancam eksistensi NKRI, dan tidak berkontribusi pada pembangunan bangsa. Sejak saat itu pulalah, publik mulai menyuarakan responnya baik pro maupun kontra terhadap rencana pemerintah tersebut.

Pengumuman rencana pada bulan Mei itu disebutkan oleh Wiranto didasarkan pada UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jika bersandar pada UU tersebut, pemerintah dalam membubarkan suatu Ormas harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu hingga akhirnya harus diproses melalui peradilan. Dalam Pasal 60 hingga 82 UU No. 17/2013 dikatakan bahwa pemerintah daerah bisa memberikan sanksi administratif berupa surat peringatan (SP) tertulis sebanyak tiga kali pada Ormas terkait. Di Pasal 64 UU juga diterangkan bahwa pemerintah berhak menghentikan aliran dana dan melarang Ormas terkait untuk berkegiatan selama 6 bulan jika SP 3 tidak diindahkan. Kemudian, pada Pasal 68 disebutkan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk membubarkan jika Ormas tersebut masih melakukan kegiatan setelah diberhentikan sementara dan tidak mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).

Polemik Perppu No. 2/2017

Keberadaan UU No. 17 tahun 2013 tersebut dinilai oleh pemerintah terlalu lama dalam memroses pembubaran Ormas. Karena dasar itulah, pemerintah pada 12 Juli lalu berinisiatif menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 10 Juli 2017. Melalui Perppu ini, ada beberapa perubahan yang dicantumkan yang berbeda dengan peraturan sebelumnya. Perppu ini meniadakan adanya proses peradilan dalam membubarkan suatu Ormas yang dianggap bermasalah oleh pemerintah. Dengan diterbitkannya Perppu ini, pemerintah memiliki jalan pintas untuk membubarkan suatu Ormas tanpa harus menerapkan asas ‘praduga tak bersalah’.

Meski demikian, semenjak Perppu ini diumumkan, terdapat begitu banyak pendapat-pendapat yang menentang keputusan pemerintah ini, termasuk dari kalangan ahli hukum tata negara. Prof. Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Pemerintah sebagaimana berulangkali ditegaskan oleh Menkopolhukam Wiranto, telah dengan sesat pikir menerapkan asas ‘contrarius actus’ dalam hukum Romawi ke hukum nasional kita. Dengan asas itu, menurut Menkopolhukam, pemerintah yang berwenang menerbitkan izin berdirinya Ormas, maka dengan sendirinya berwenang pula mencabut izin tersebut. Padahal mendirikan Ormas bukanlah sesuatu yang perlu izin pemerintah.”

Beberapa akun besar di jejaring Twitter juga mengadakan polling yang mayoritas publik ternyata menolak penerbitan Perppu untuk membubarkan suatu Ormas. Seperti melalui akun @CNNIndonesia, sebanyak 64% dari 8,873 suara menolak; @MetroTVNewsRoom, sebanyak 67% dari 15,897 suara juga menolak Perppu tersebut; bahkan akun resmi @DPR_RI juga mengadakan polling yang mayoritas pemilihnya menolak Perppu tersebut (tweet ini kemudian dihapus oleh akun Twitter DPR RI). Poin-poin tersebut menunjukkan bahwa penerbitan Perppu ini sebenarnya adalah langkah inkonstitusional yang diambil oleh pemerintah.

Perppu Bentuk Represifme Pemerintah

Dengan disetujuinya Perppu ini, pemerintah dinilai telah melakukan tindakan represif terhadap hak berserikat yang justru dilindungi dan dijamin oleh konstitusi negara ini. HTI, serta beberapa Ormas lain yang namanya juga sudah dikantongi Kemkopolhukam secara tidak langsung menjadi korban dari sikap represifme pemerintah. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengutarakan pendapatnya pada Tempo (19/07) terkait pencabutan badan hukum HTI, “Ini satu bentuk kesewenang-wenangan, abuse of power atau satu tindakan yang mengarah pada otoritarian”.

HTI yang bisa dikatakan sebagai Ormas yang berskala nasional saja bisa dibubarkan dengan cara seperti ini oleh pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan jika Ormas lain yang berskala lebih kecil terancam dibubarkan jika dianggap tidak sesuai dengan poin-poin yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ini justru merupakan sebuah tindakan yang mencederai konstitusi negara ini.

Tindakan represif ini juga menjadi preseden buruk bahkan blunder bagi pemerintah itu sendiri. Karena dari hal ini, publik bisa melihat ‘sisi lain’ dari pemerintah, sedangkan transparansi terkait alasan pembubaran HTI pun masih abu-abu. Pihak HTI melalui Juru Bicaranya, Ismail Yusanto, mengatakan bahwa hingga pengumuman pembubaran Ormasnya, permintaan dari HTI untuk audiensi kepada Menkopolhukam terkait masalah ini belum mendapat tanggapan. Dari hal ini pulalah, publik justru berbalik menjadi bersimpati pada HTI yang telah secara sepihak dibubarkan oleh pemerintah tanpa mendapat kesempatan untuk membela diri.

HTI Berjuang Memperbaiki Bangsa dengan Islam

HTI bukanlah Ormas Islam yang terhitung baru terkait eksistensinya di Indonesia. HTI sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak tahun 1980-an. Perbedaannya, gaung dakwah HTI saat ini sudah jauh lebih besar dibandingkan ketika ia baru hadir di Indonesia. HTI yang bertujuan melanjutkan kehidupan Islam, seharusnya dilihat secara positif oleh pemerintah. Bukan justru dicari-cari kesalahannya karena dilihat berseberangan dengan pemerintah kemudian dibubarkan begitu saja.

Pergerakan HTI adalah pergerakan yang politis, dalam artian HTI bergerak mengoreksi pemerintah atas pengambilan kebijakan-kebijakan yang menyulitkan rakyat dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya berIslam dalam semua ranah, bukan hanya ranah spiritual tapi juga termasuk ranah kenegaraan. HTI bergerak dengan mengambil metode intelektual pemikiran tanpa melalui jalan kekerasan. Apa yang disampaikan oleh HTI sejatinya adalah ajaran Islam yang bersumber dari Alqur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Tidak ada satu hal pun yang disampaikan HTI yang diambil dari luar sumber hukum di dalam Islam.

Jika kita perhatikan, negeri ini sebenarnya sedang dilanda krisis multidimensi, mulai dari moral anak bangsa yang kacau, tingkat kriminalitas tinggi, peradilan yang tumpul ke atas tajam ke bawah, ekonomi yang tidak menyejahterakan, hingga politik yang sarat akan kepentingan pribadi. Krisis-krisis itu dilihat HTI sebagai akibat dari dipisahkannya ajaran Islam dari kehidupan negeri yang menyandang gelar sebagai negara Muslim terbesar di dunia ini. Pandangan HTI ini sejatinya bukanlah pandangan yang mengancam. Justru jika permasalahan-permasalahan itu dibiarkan dan tidak diselesaikan secara menyeluruh, barulah hal itu dikatakan sebagai mengancam Indonesia dan juga rakyatnya.

HTI ternyata lebih bersih jika disandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang mengaku “Pancasilais”. Oknum-oknum yang menuduh HTI sebagai anti-Pancasila dan anti-NKRI pada nyatanya lebih nyata bertindak yang bertentangan dari Pancasila itu sendiri. HTI yang sangat mengecam pemisahan daerah dari wilayah negara, dianggap sebagai pemecah belah. Tapi di sisi lain, kelompok yang dengan tegas menyuarakan keinginan untuk berlepas dari Indonesia dibiarkan tanpa ditindak. HTI yang juga getol menolak privatisasi Sumber Daya Alam karena banyak merugikan rakyat dari sisi ekonomi, justru dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan negeri ini. Padahal di sisi lain, ada oknum yang dengan jelas menjual tanah Indonesia demi keuntungan mereka pribadi.

Jadi, sebenarnya siapa yang mengancam dan siapa yang terancam? HTI yang selama puluhan tahun konsisten mendakwahkan hal yang sama tidak pernah mengalami hal seperti ini, lalu kenapa pada pemerintahan yang berusia kurang dari tiga tahun ini langsung dibubarkan melalui proses yang begitu singkat tidak seperti penyelesaian kasus-kasus korupsi penguasa tingkat atas? Hal-hal ini patut disorot oleh publik, agar masyarakat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak tepat yang sedang terjadi di negeri ini, namun luput dari pengelihatan banyak orang.[]

 

Advertisements

​Urgensi Rezim Antara Hutang dan HTI

Oleh: Iranti Mantasari, BA.IR
Hot issue hari ini mungkin akan dinisbatkan pada diumumkannya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Pembubaran Ormas oleh Menkopolhukam, dalam hal ini bertedensi menyasar pada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Setelah hal ini dimunculkan ke publik pada awal Mei lalu, kemudian senyap karena berbagai isu kenegaraan lain yang tak kalah heboh untuk dikritisi, hari ini pemerintah ‘nampak’ menghangatkan kembali isu pembubaran tersebut.

Dikeluarkannya Perppu No. 2/17 ini dicanangkan akan menggantikan UU 17/2013 tentang Ormas. Tentulah dengan diterbitkannya Perppu ini, ada beberapa poin tambahan atau yang dikurangi dari UU sebelumnya yang mungkin terlihat lebih ‘bertele-tele’ bagi rezim untuk mengurusi pembubaran Ormas. Bagaimana tidak, UU 17 tahun 2013 sebelumnya tentang Ormas menyebutkan beberapa tahapan yang harus dilalui pemerintah dalam membubarkan satu Ormas hingga akhirnya harus tetap digelar di meja hijau. Namun, dalam Perppu yang diumumkan hari ini, jalan untuk membubarkan Ormas sudah terpangkas menjadi lebih singkat.

Pakar Hukum Tata Negara Prof. Yusril Ihza Mahendra mengatakan Perppu sejatinya bisa diterbitkan jika ada “keadaan genting yang memaksa”. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pada 2014 lalu. Prof. Yusril juga menegaskan bahwa saat ini tidak ada keadaan genting yang memaksa tersebut yang bisa dijadikan dalil dalam menerbitkan Perppu. Disinyalir, jika hal ini tetap berlanjut, akan menjadi preseden yang buruk bagi pemerintah sendiri, karena akan menunjukkan ‘sisi lain’ pemerintah dalam menghadapi Ormas-ormas yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.

Tapi, satu hal yang juga patut untuk kita soroti bersama adalah kabar hutang pemerintah saat ini yang kian membengkak. Per mei 2017, hutang negara tembus Rp 3672,33 triliun, naik 4,92 triliun dari bulan sebelumnya. Ini jelas adalah suatu kondisi yang mengkhawatirkan. Ditambah lagi, Menkeu menyatakan di websitenya srimulyani.id, “Kami akan tetap menjaga ekonomi Indonesia dan pengelolaan utang secara hati-hati, transparan. Kami terus jaga secara hati-hati. Kalau ingin kurangi utang maka penerimaan pajak harus dinaikkan. Itu kami lakukan dengan reform perpajakan,” Sungguh rezim yang mencekik rakyat! Sudahlah hutang menumpuk, kini rakyat yang kembali akan menjadi korban dengan menambah jumlah pajak yang harus dibayarkan pada pemerintah. Ibarat kata, kami tinggal di tanah kami sendiri, tapi kami pula yang membayar tanah tersebut untuk ditinggali.

Saya juga secara kasar menghitung-hitung. Total hutang negara yang sudah tembus 3670 triliun ini, jika harus dibayarkan oleh rakyat Indonesia yang berjumlah kurang lebih 260 juta, maka tiap kepala, termasuk bayi-bayi memiliki tanggungan sejumlah kurang lebih Rp 14.115.000 agar bisa melunasi hutang negara ini. Ini hanya penganalogian kasar saja, bahwa hutang negara yang terus naik ini merupakan masalah serius yang jelas bisa mengancam eksistensi negeri ini.
Dari hal-hal yang saya kemukakan di atas, saya melihat masalah hutang negara yang bak gunung ini jauh lebih genting dan mendesak untuk diurus oleh pemerintah dibandingkan menerbitkan Perppu untuk membubarkan Ormas yang secara fakta tidak memberikan ancaman nyata pada negeri ini. Saya juga melihat ada banyak kepentingan di balik penerbitan Perppu ini, terutama kepentingan kapital. HTI yang selama ini konsisten menolak keberadaan PT. Freeport yang tidak sedikit merugikan rakyat dan negara, kemudian menolak privatisasi sektor tambang dan minyak bumi, menolak kenaikan harga BBM, TDL, dll sangat mungkin dianggap sebagai ‘pengganggu’ atas kepentingan-kepentingan kapital tadi. Oleh karena itu, pemerintah mengambil ancang-ancang untuk menjaga kelanggengan kepentingan tersebut dengan menerbitkan Perppu terkait pembubaran Ormas yang ‘meresahkan’ mereka.

Sungguh, ancaman nyata bagi negeri ini adalah kapitalisme, liberalisme, dan neo-imperialisme. Paham-paham itulah yang sejatinya membahayakan negeri ini, karena melalui paham tersebutlah rakyat banyak yang dirugikan dan kedaulatan negara ini secara tidak sadar direnggut secara perlahan. Bukan justru Ormas, dalam hal ini Ormas Islam, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia dan Ormas Islam lainnya yang memberikan ancaman pada negeri ini. Rakyat juga bisa menilai bagaimana posisi rezim saat ini terhadap umat Islam khususnya di Indonesia. Karena itu pulalah, dukungan demi dukungan disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat yang menolak pembubaran Ormas Islam, mulai dari mahasiswa hingga para praktisi hukum kenegaraan.

Wahai penguasa Muslim, sungguh kekuasaan anda itu bukan kekuasaan yang kekal. Kelak Allah ‘Azza wa Jalla akan memintai pertanggungjawaban anda-anda semua atas pengaturan anda terhadap rakyat dan juga kaum Muslim. Rakyat-rakyat yang anda zalimi-pun sangat mungkin menjadi saksi pemberat anda untuk tidak menerima pertolongan Allah kelak.

Bertaubatlah, sebelum Allah menunjukkan kuasaNya di muka bumi ini.
Allahu khayrul maakirin.

Hasbunallah wa ni’mal wakiil ni’mal mawla wa ni’man nashir. []
Ref:

​Syawaal (seharusnya) Bulan Kemenangan dan Sukacita Kaum Muslim

Oleh Iranti Mantasari, BA.IR

Baru 3 hari kaum Muslimin merayakan kemenangan setelah sebulan bersama Ramadhan. Waktu-waktu itulah yang biasanya kita habiskan untuk mempererat ukhuwah dan silaturrahim dengan kerabat dan keluarga. Tapi, sebagai Muslim yang cerdas, saya merasa kita tetap tidak boleh lengah dengan isu-isu terkait keummatan, setidaknya dalam scope nasional dulu sajalah, meskipun euphoria Idul Fitri masih kian terasa.
Jika kita memperhatikan berita atau paling tidak portal maya yang notabenenya lebih fleksibel untuk kita akses, kita setidaknya akan menemukan 2 kabar dari 2 lembaga mayor yang ada di negeri ini. Tanpa bermaksud mendiskreditkan, 2 lembaga yang saya maksud ini adalah Polri dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Pasalnya, 2 lembaga ini ketika mendekati hari Raya kaum Muslimin tahun ini, telah mengunggah konten yang tidak sedikit justru menggores hati kaum Muslim.
Polri, tertanggal 24 Juni 2017 melalui fanpage Divisi Humas Polri di Facebook telah mengunggah sebuah film pendek yang berjudul “Aku adalah Kau Yang Lain”. Meskipun tujuan dari Polri mengunggah film pendek tersebut baik, namun ternyata kontennya terlalu menyudutkan kaum Muslim yang bahkan cenderung merupakan suatu fitnah akan ajaran Islam. Tidak pernah di dalam ajaran Islam mengajarkan untuk tidak membiarkan ambulance lewat hanya karena membawa pasien yang beragama lain, terlebih alasannya karena di area jalan tersebut sedang diadakan pengajian. Ini adalah satu fitnah yang keji, yang jika masyarakat awam menonton film tsb bisa saja menganggap bahwa Islam adalah agama yang tidak adil terhadap penganut agama lain.
Dalam hal ini, Polri juga sudah berbuat sesuatu yang sebenarnya mereka sudah larang dalam kebijakannya sendiri, yaitu membahas isu SARA dan menyebarkan Hoax. Dua hal ini yang begitu gencar dibumikan oleh lembaga ini dan acap kali implementasinya akan timpang jika objeknya adalah kaum Muslim ataupun Islam. Apabila hal ini dibiarkan, saya khawatir akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yang notabenenya seharusnya adalah ‘pengayom’ masyakarat, dan tentu itu akan menjadi preseden yang buruk bagi Polri sendiri.
Kedua, oleh BNPT. Keberadaan BNPT sendiri sebenarnya cukup menuai kontroversi di kalangan kaum Muslim. Bagaimana tidak, isu-isu terorisme yang tidak hanya menjadi headline nasional tapi juga menjadi agenda global ini, terlalu jelas menyasar pada Islam. Terorisme telah begitu massif dijadikan alasan oleh banyak pihak untuk mendiskreditkan Islam dan kaum Muslim, baik di Indonesia maupun di mancanegara.
BNPT, menjelang Idul Fitri tahun ini, telah mengupdate tweet melalui akun resminya di twitter @BNPTRI, “Mari jadikan Idul Fitri momentum deradikalisasi diri. Selamat #IdulFitri1438H. Mohon maaf lahir & batin. #DeradikalisasiIdulFitri”. Satu tweet yang pada akhirnya dihapus oleh akun BNPT tersebut karena menuai berbagai respon dari banyak kalangan. Beberapa Tweeps (pengguna twitter) pun merespon tweet BNPT tersebut dengan menggencarkan tagar #DeradikalisasiBNPT, yang menandai agar BNPT sebaiknya berkaca dahulu sebelum kemudian melihat ke luar.
Jika kita telaah makna tweet tersebut, setidaknya ada 2 hal yang bisa kita tarik, yaitu bahwa Idul Fitri yang merupakan hari Raya umat Islam telah ‘membentuk’ pribadi-pribadi yang ‘radikal’ dan label radikal memang ditujukan pada umat Islam secara umum. Sangat disayangkan, lembaga selevel nasional ini sangat tidak objektif dan bijak dalam mengupdate tweet melalui akun resmi sosial medianya yang bisa dilihat oleh tidak sedikit masyarakat. Seakan-akan umat Islam dan Idul Fitri ini merupakan subjek yang radikal yang kerap memberikan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat -karena radikalisme sangat dikaitkan dengan terorisme dan upaya-upaya pemecahbelahan bangsa-.
Dua peristiwa ini semakin menunjukkan bahwa umat Islam telah menjadi korban akan framing-framing atau pencitraan negatif yang digencarkan oleh rezim ini. Framing negatif yang jelas memojokkan umat Islam dan ‘menguntungkan’ kepentingan-kepentingan rezim yang mengaku dirinya sekuler ini. Momentum Idul Fitri yang seharusnya begitu sakral dan khidmat bagi kaum Muslim karena merupakan hari Kemenangan setelah selama bulan Ramadhan melawan hawa nafsu, telah dinodai oleh para pembenci Islam dan menjadi momentum untuk menyakitkan hati umat Islam. Sungguh, upaya-upaya pelemahan Islam dan kaum Muslim ini tidak akan pernah bisa mematikan ghirah umat yang mukhlis untuk terus memperjuangkan tegaknya Islam dalam mengatur kehidupan sosial bermasyakarat dan bernegara yang baik serta mendulang rahmat dan berkah dari Allah Rabbul ‘aalamin. Tidak akan!

Wallahua’lam bi ashshawwab.

Khilafah: Antara Ketakutan Barat dan Kerinduan Muslim

Oleh Iranti Mantasari (Sarjana Hubungan Internasional)

Kata Khilafah akhir-akhir ini telah menjadi perbincangan hangat masyarakat, mulai dari yang awam hingga para qawwam. Bagaimana tidak, semenjak penguasa negeri ini mengumumkan rencana untuk membubarkan salah satu jama’ah dakwah Islam yang paling getol menyuarakan ide Khilafah di negeri ini, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia, bak gaung bersambut, baik media elektronik dan cetak seperti terkomando secara otomatis untuk memberitakan ini, terlepas dari framing positif ataupun negatif yang dicoba dibentuk.

Khilafah sebenarnya bukan kosa kata baru, terlebih bagi kaum muslimin. Karena Khilafah sejatinya adalah salah satu ajaran di dalam Islam. Pembahasan terkait Khilafah juga sebenarnya sudah ada semenjak Wali Songo rahimahumullahu berdakwah menyebarkan Islam di nusantara. Bisa dilihat dalam kitab Kanzul ‘Hum yang ditulis oleh Ibn Bathuthah bahwa Wali Songo adalah utusan yang dikirim oleh Sultan Muhammad I dari Kekhilafahan Utsmani di Turki. Hanya saja, masih banyak yang belum membuka diri untuk menerima eksistensinya di dalam Islam. Bahkan, jika mau menelisik lebih jauh lagi, Khilafah sudah menjadi buah bibir bagi peradaban Barat ketika mereka masih saling memperebutkan pengaruh pada masa Perang Dunia.

Ya, posisi Khilafah di zaman kontemporer ini memang berada di antara dua kubu yang selalu berseberangan: Barat dan Islam. Khilafah di sisi Islam adalah sebuah kepemimpinan politik borderless yang akan menaungi seluruh kaum secara adil dan menyeluruh, baik Muslim maupun non Muslim untuk diatur dan diayomi melalui penerapan syariat-syariat Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Rasulillah. Karena ia adalah sebuah kepemimpinan politik, maka jelaslah peranannya tidak berbatas pada pengaturan ibadah ritual saja, melainkan politik dalam dan luar negeri, ekonomi, sosial, keamanan, pertahanan, hukum, hingga militer. Hal ini sudah barang pasti dianggap sebagai suatu rival bagi kedigdayaan peradaban Barat. Oleh karena itu, bukan suatu hal yang aneh ketika Barat akan mengambil upaya-upaya strategis dan politis untuk memberangus keberadaan rivalnya ini di muka bumi. Lord Curzon (Menteri Luar Negeri Inggris di era 1920-an) bahkan menyatakan responnya terkait penghapusan Khilafah Utsmani pada tahun 1924, ‘Situasinya sekarang adalah Turki sudah mati dan tidak akan bangkit kembali, karena ktia sudah menghancurkan kekuatan moralnya, yaitu Khilafah dan Islam.’ (terj.)

Kita saat ini mungkin sering mendengar terorisme dan ISIS yang begitu gencar disuarakan oleh media mainstream. Para analis strategi dan politik pun sudah banyak yang membahas bahwa keberadaan terorisme dan ISIS yang menyuarakan ‘Khilafah’ sebenarnya adalah instrumen yang diciptakan oleh Barat (Amerika Serikat) itu sendiri. Garikai Chengu menyatakan dalam artikelnya yang berjudul “America Created Al-Qaeda and The ISIS Terror Group” yang dimunculkan oleh platform Global Research di tahun 2017: ‘Seperti Al-Qaeda, ISIS dibuat oleh Amerika Serikat. Sebuah instrumen teror yang didesain untuk membagi dan menaklukkan Timur Tengah yang kaya akan minyak dan untuk melawan perkembangan pengaruh Iran di kawasan.’ (terj.)

Keberadaan ISIS inipun dijadikan ‘motif rasional’ oleh Amerika untuk kembali menjalankan kebijakan ‘Global War on Terrorism’ yang sudah dimulai tahun 2001 saat pemerintahan George W. Bush. Alasan inilah yang menjadi justifikasi bagi Barat dan sekutunya untuk membombardir negeri kaum Muslim, terutama di Timur Tengah dan untuk mencitraburukkan keberadaan Khilafah yang acapkali dikaitkan dengan terorisme barbar bagi kaum muslim itu sendiri. Tujuan dari agenda ini tidak lain adalah untuk mendegradasi ide Khilafah sehingga dunia termasuk muslim di dalamnya menjadi takut dan anti akan penegakannya kembali.

Padahal, kalau kita melihat dari sisi kaum muslim itu, Khilafah adalah sebuah urgensi untuk mengatasi problematika yang menyerang umat dari segala arah. Khilafah-lah instrumen politik yang akan mampu menangkis propaganda-propaganda busuk Barat itu. Khilafah, selain sebagai mu’allajan musykilan atau problem solver juga pada hakikatnya adalah wadah praktis dalam melaksanakan perintah Allah untuk menerapkan syariat Islam di dalam kehidupan.

Umat yang saat ini tengah dilanda krisis moral sebagai akibat dari ditancapkannya sekulerisme dalam kehidupan sehari-hari, nyawa-nyawanya seakan tak berharga karena diserang secara fisik dan brutal oleh para pembenci Islam, propaganda pemecahbelahan di internal kaum muslim oleh mereka yang meniscayakan perpecahan merupakan fakta-fakta yang tak dapat dipungkiri dan begitu jelas terindera oleh mata ini. Hal-hal ini sebenarnya sudah terbaca oleh mereka (muslim) yang bahkan awam terkait masalah keummatan, namun berakhir pada kepragmatisan untuk hanya tinggal diam karena merasa itu bukan masalah baginya. Mereka seakan tertutup pikirannya bahwa belum ada solusi hakiki yang mampu menyelesaikan seluruh problematika umat tersebut. Mereka sebenarnya menyimpan kerinduan kecil akan diterapkannya kembali syariat Allah agar segala urusan mereka menjadi mudah dan berkah, tapi seperti tak berdaya untuk menyuarakan kerinduan mereka itu.

Khilafah sejatinya sudah menghimpun kerinduan tersendiri pada kaum muslimin yang ingin dirinya diatur dengan kalimatullah. Khilafah jugalah yang sebenarnya diinginkan oleh umat yang merindukan kedamaian, keamanan, dan keadilan dalam tataran kehidupan bermasyarakat. Khilafah yang kini menjadi ‘trending topic’ seyogyanya adalah tuntutan umat yang sangat mengecam perpecahan dalam berbangsa dan beragama. Khilafah-lah yang saat ini menjadi dambaan hakiki ‘khayru ummah’ ini yang rindu akan janji Allah dan bisyarah kekasihNya, Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alayhi wa sallam.

Cukuplah ayatNya ini untuk menguatkan kita bahwa syariat Islam adalah suatu keharusan bagi kita yang mengaku Muslim: “dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik.” (TQS. Al Ma’idah: 49).
Wallahu a’lam bishshawwab.[]

Barat, Ahok, dan HTI

Beberapa waktu terakhir ini, rakyat Indonesia tengah disuguhkan panggung perhelatan yang menyentuh beberapa sektor sekaligus, dari sektor politik, agama, hingga sosial. Perhelatan yang menyita perhatian hampir seluruh elemen masyarakat, baik yang awam maupun yang pakar di bidangnya. Pasalnya, kehebohan antero ini bisa dikatakan bermula dari kasus penistaan Alqur’an, khususnya surah Al Ma’idah ayat 51 yang dialamatkan pada petahana Gubernur DKI Jakarta, Ahok.
Pada waktu yang bersamaan, Ahok notabenenya adalah calon Gubernur sah yang akan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, jauh sebelum kasus itu mencuat, perlu diperhatikan juga adanya peran salah satu organisasi Islam yang memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena HTI gencar menyuarakan penolakan naiknya seorang kafir (non Muslim) sebagai pemimpin di tataran pemerintahan. Dari sinilah, publik mulai bersuara mengenai pro dan kontra terhadap aksi tersebut dengan mengangkat berbagai alasan.
Puncak pergolakan masyarakat bisa dilihat dari diselenggarakannya berbagai aksi oleh kaum Muslimin yang merasa kitab sucinya telah dihinakan oleh seseorang yang sebenarnya tidak bekapasitas mengomentari. Aksi tersebut terhimpun dalam Aksi Bela Islam yang berjilid-jilid dengan agenda yang sama, yaitu menuntut agar Ahok dipidanakan atas dasar penodaan agama. Aksi-aksi tersebut muncul karena kaum Muslim melihat adanya keapatisan pemerintah dalam menangani kasus ini. Setelah beberapa aksi terselenggara, barulah sidang pertama kasus ini digelar di pengadilan. Rentang waktu sidang pertama hingga sidang vonis-pun terbilang cukup lama, tidak seperti kasus-kasus yang melibatkan rakyat awam yang begitu cepat sidang vonisnya.
Setelah beberapa rentetan sidang dilaksanakan, publik kembali dihebohkan karena sidang pembacaan tuntutan untuk Ahok yang dijadwalkan diselenggarakan pada tanggal 11 April 2017 ditunda dengan alasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum selesai menyiapkan dokumen tuntutan. Sidang pembacaan tuntutanpun diundur hingga 20 April 2017, yaitu 1 hari setelah putaran kedua Pilkada DKI Jakarta dilaksanakan, dengan dalih agar persidangan tidak mencederai masa tenang kampanye pra-pilkada. Seperti yang sudah diprediksi ummat, JPU hanya menuntut 1 tahun dengan 2 tahun masa percobaan. Tuntutan ini berarti jika Ahok dalam 2 tahun melakukan tindak pidana serupa, maka barulah ia akan ditahan selama 1 tahun, dan dengan kata lain ia “dituntut” untuk bebas. Hal ini jelas memicu amarah kaum Muslimin, bukan hanya di Jakarta tetapi di banyak daerah lainnya.
Hakim memiliki waktu untuk mempertimbangkan tuntutan JPU hingga akhirnya menjatuhkan vonis terhadap Ahok. Namun dalam selang waktu itu juga, berdasarkan Quick Count, Ahok jelas tak mampu memenangkan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta ini. Sebuah angin segar bagi kaum Muslimin Jakarta, karena setidaknya satu keharaman tidak meliputi Ibukota negeri ini.

Sidang vonis Ahok dijadwalkan digelar pada tanggal 9 Mei 2017. Akan tetapi sehari sebelum itu, tanggal 8 Mei 2017, Presiden Jokowi melalui Menkopolhukam, Wiranto didampingi Menkumham dan Kapolri melakukan konferensi Pers mengenai rencana pembubaran HTI. Melalui kesempatan itu, Wiranto menyatakan bahwa HTI memiliki tendensi untuk mengancam keamanan negara dan juga menyuarakan ide yang bertentangan dengan dasar negara. Wiranto juga menganggap bahwa HTI tidak berkontribusi banyak dalam memajukan negeri ini. Hal ini kembali memicu suara kaum Muslim, termasuk mereka yang duduk di kursi pemerintahan.

Apakah semua ini hanya suatu kebetulan? HTI yang selalu vokal menyuarakan ide dan muhasabahnya terhadap berbagai problem di negeri ini, begitu saja diumumkan pada publik bahwa ia akan dibubarkan satu hari sebelum sidang vonis Ahok dilaksanakan. Betul saja. Tindakan pemerintah ini keluar dari prosedur pembubaran ormas, yang seharusnya ada Surat Perintah (SP) 1, 2, dan 3 yang diberikan kepada ormas bersangkutan sebelum akhirnya pemerintah memutuskan untuk membubarkan ormas tersebut. Terhadap HTI, Jubir HTI, ustadz Ismail Yusanto mengakui bahwa SP1 saja belum ada diberikan oleh pemerintah.
Tindakan ini juga nampaknya akan menjadi blunder bagi pemerintah, karena rakyat, pengamat, politisi, dan pakar hukum melihat bahwa hal itu mencederai asas kebebasan berserikat di negeri ini dan menunjukkan “keotoriteran” pemerintah. Rencana pembubaran ini juga dilihat sebagai puncak dari beberapa peristiwa sebelumnya yang dialamatkan pada HTI dalam melaksanakan kegiatannya. Pasalnya, kegiatan HTI kerap kali dilarang oleh pihak polisi karena mendapat tekanan dari beberapa ormas untuk tidak dilaksanakan. Para ‘ulama di negeri ini juga menilai jika HTI sebagai ormas yang cukup besar saja berencana dibubarkan oleh pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan ormas-ormas Islam lain yang terbilang kecil juga akan dibubarkan.

Ibarat gayung bersambut, setelah hakim membacakan vonis Ahok yang diputuskan menjadi 2 tahun penjara, reaksi massif mulai bermunculan, tak hanya dari dalam negeri, namun dunia internasionalpun menyoroti. Mulai dari PBB, Amnesty Internasional, pemerintah Belanda bahkan Uni Eropa angkat suara terkait putusan ini. “Putusan itu memperlihatkan ketidakadilan dalam hukum penodaan agama di Indonesia, yang harus segera dihapus,” tulis Amnesty International dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (9/5). Melalui pernyataan resminya juga, kantor perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam menyatakan bahwa hukum penodaan agama tersebut dapat menghalangi kebebasan berekspresi.
Respon komunitas internasional ini menunjukkan adanya ‘hidden agenda’ atau agenda terselubung yang pada akhirnya akan berimbas pada Islam. Respon ini terbilang baru muncul ketika kasus ini menimpa Ahok, namun tidak pada kasus-kasus lainnya yang menimpa orang lain. Seperti halnya yang digaungkan oleh Barat, Islam saat ini sedang dilemahkan secara global melalui agenda-agenda Islamophobianya. Bahwa, adanya aksi yang dilaksanakan oleh kaum Muslim untuk menuntut pemidanaan Ahok ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan kaum mayoritas terhadap minoritas.
Tidak mengherankan, semua ini sangat mungkin terjadi pada suatu kondisi ketika agama dipisahkan dari kehidupan. Ketika standar yang digunakaan untuk menentukan salah dan benarnya sesuatu adalah standar manusia. Fenomena sekulerisme inipun telah menggerogoti dunia Islam secara general dan berimplikasi pada lemahnya kaum Muslimin dalam melihat perisitiwa global yang sejatinya sangat menunjukkan “ketidakridha-an” Barat terhadap Islam bagaimanapun bentuknya. []

Referensi:

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20170510094031-106-213735/pbb-desak-ri-tinjau-ulang-hukum-yang-jerat-ahok/

https://m.tempo.co/read/news/2017/05/08/078873445/profesor-noorhaidi-pembubaran-hti-bikin-blunder-besar

https://centralnews.co.id/2017/05/11/ulama-banten-menolak-pembubaran-hti/

http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/08/pembubaran-hti-tetap-melalui-proses-hukum

http://news.metrotvnews.com/peristiwa/VNn66wvN-fadli-zon-pembubaran-hti-bentuk-otoritas-pemerintah