Khilafah Jaga Kebhinekaan

1504661888659

Penulis: Husain Matla
Halaman: 144
Penerbit: Kaaffah Penerbit
Cetakan: Juni 2017
Jenis: Retorika Berpikir

Buku yang ditulis oleh ust. Husain Matla ini sebenarnya merupakan kumpulan status beliau di jejaring sosial Facebook yang kemudian dibukukan sesuai dengan temanya masing-masing. Poin utama dari buku ini adalah Khilafah dan Kebhinekaan itu sendiri, yang tidak lain ditujukan pada keberagaman di Indonesia. Buku ini memaparkan pembahasan terkait bagaimana isu-isu kebhinekaan, Indonesia, dan khilafah bergerak begitu dinamis di masyarakat, terlepas dari sisi positif ataupun negatifnya.

Beberapa waktu terakhir, makna kebhinekaan yang sebetulnya universal telah didistorsi oleh oknum-oknum tertentu untuk dibenturkan dengan ide Islam kaaffah yang tentu menyasar pada usaha penegakan khilafah Islam. Kebhinekaan sebenarnya sama sekali tidak pantas untuk dibenturkan dengan Islam, karena Islam sendiri sangat meniscayakan ‘kebhinekaan’ atau keberagaman itu. Hal ini bisa dibuktikan dari ‘berhasil’nya khilafah dahulu ketika mengayomi kaum muslimin dan juga non-muslim dalam satu negara dan diatur dengan aturan yang bersumber dari Alqur’an dan As Sunnah.

Dari yang saya tangkap, penulis ingin mematahkan persepsi-persepsi yang menyatakan bahwa Islam itu anti dengan NKRI, dengan Pancasila, dengan kebhinekaan, dll. Penulis membagi bab buku ini menjadi tiga, yaitu Beragam Runyam Tanpa Islam (menyikapi keterpurukan Indonesia), Beragam Tunggal Islam (mengulas berbagai solusi Islam), dan Beragam Tunggal Jannah (menyikapi berbagai organisasi Islam).

Banyak yang mengatakan bahwa “Islam Indonesia itu damai, tidak seperti Islam ‘Timur Tengah’ yang berdarah-darah”.  Selentingan itu sering diutarakan oleh oknum yang kepanasan melihat pergolakan kaum muslim untuk menerapkan Islam yang kaffah dalam basis negara. Penulis mengcounter persepsi tersebut dengan menyajikan bagaimana “Indonesia” di zaman kerajaan-kerajaan yang sejatinya penuh dengan perebutan kekuasaan, perang, dll. Tetapi, di saat yang bersamaan Islam ‘Timur Tengah’ kala itu justru sedang mendulang kegemilangan di bawah sistem Khilafah Islam. Jadi, penyebutan bahwa Islam Indonesia itu damai dan Timur Tengah itu berdarah-darah jelas sesuatu yang timpang dan ahistoris terkait sejarah berdirinya Indonesia itu sendiri.

Selain itu, konstelasi perpolitikan internasional di bawah genggaman kapitalisme Barat sebenarnya telah nyata merenggut ‘Indonesia’ kita saat ini, karena mau tidak mau Indonesia menjadi bagian dari konstelasi tersebut. Perebutan pengaruh oleh bangsa Barat dan kaki tangannya baik di kawasan maupun di level nasional sudah secara tidak langsung ‘meniadakan’ NKRI yang selalu disuarakan sebagai hal yang bertentangan dengan Islam. Inilah yang sebenarnya merupakan ancaman nyata bagi eksistensi negeri ini, bukan justru Islam ataupun ide penegakan khilafah yang menyuarakan perbaikan.

Mirisnya, tidak sedikit dari yang memiliki persepsi-persepsi demikian itu juga datang dari tubuh kaum muslimin sendiri. Mereka secara tidak sadar telah termakan oleh propaganda-propaganda yang ingin ‘menyusupi’ tubuh kaum muslim di negeri ini agar terpecah menjadi mereka yang pro dengan ‘khilafah’ dan mereka yang pro dengan ‘NKRI’.

Kemudian, karena begitu masifnya pergerakan umat Islam khususnya di Indonesia ini, tidak sedikit para aktivis dakwah di suatu harakah justru ‘bertabrakan’ dengan saudara aktivisnya di harakah lain. Padahal, penyebab mereka bertabrakan sebenarnya hanya perkara teknis, bukan perkara ‘aqidah. Hal ini tidak jarang juga malah mengaburkan usaha penegakan khilafah yang sebenarnya nanti akan mengayomi semua harakah itu di bawah payung Islam. Perbedaan harakah seharusnya menjadi warna di tubuh kaum muslim itu sendiri, bukan justru menjadi penyulut api. Bukankah ukhuwah Islam itu lebih kuat dari ukhuwah apapun?

Dari berbagai hal tersebut, sudah sepatutnya kita mencari sumber ilmu yang shahih terkait perpolitikan yang sebenarnya sudah banyak dibahas oleh ‘ulama-ulama mu’tabar dan menyeimbangkan semuanya dengan informasi faktual dan berimbang, sehingga tidak terjatuh pada kecacatan persepsi dan pemahaman. Dengan begitu, persepsi bahwa khilafah akan menjagal kebhinekaan di negeri ini, perlahan akan bisa bertransisi menjadi persepsi bahwa khilafah-lah yang akan menjaga kebhinekaan.[]

Advertisements

Media Sekuler Penyokong Penghina Al Qur’an

Jum’at lalu (14/10), ribuan masa yang tergabung dari berbagai elemen ormas Islam di Jakarta dan daerah lain, menggelar aksi damai untut menuntut penangkapan penghina Al Qur’an di depan Balai Kota, Jakarta. Aksi damai ini digelar sebagai respon dari pernyataan Gubernur incumbent DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, Ahok terkait surah Al Ma’idah ayat 51, yang dianggap digunakan untuk membohongi dan membodohi umat Islam untuk tidak memilih pemimpin non-Muslim.

Pernyataan Ahok tersebut sontak menjadi viral di media sosial karena dianggap telah menghina dan menistakan Al Qur’an dan Islam itu sendiri. Ketidaktegasan pemerintah dalam menindak pelaku penistaan Al Qur’an juga menjadi salah satu alasan aksi tersebut dilaksanakan. Aparat terkait beralasan belum bisa menindak Ahok karena Majelis Ulama Indonesia (yang dianggap mewakili umat Islam) pada saat itu belum mengeluarkan surat pernyataan. Namun, setelah MUI mengeluarkan surat resmi, nyatanya tindakan tegas pun belum diambil hingga hari ini.

Beberapa waktu setelah aksi damai tersebut digelar, media sekuler mulai mengangkat berita-berita dari sisi negatif aksi yang dilaksanakan umat Islam tersebut. Ditambah lagi dengan diunggahnya foto-foto taman di depan Balai Kota yang rusak berat, terlihat seolah-olah massa aksi lah yang melakukannya. Berita tersebutlah yang di-blow up oleh media sekuler, namun tidak untuk aksi damai yang digelar hari Jum’at tersebut.

Terkait isu tersebut, Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta, Djafar menyatakan, “Baru saja kami selesai meninjau dan ternyata kerusakan tidak separah yang kami bayangkan. Biaya kerugian sekitar Rp 60 juta tersebut telah mencakup keseluruhan taman beserta isinya.” Djafar juga menyebut bahwa taman yang rusak tidak terlalu luas, hanya sekitar 300 meter persegi.

Menurut sosiolog pakar media, Noam Chomsky, ia menyatakan dalam media sekuler kapitalis, media selalu dijadikan alat oleh penguasa untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan penting diarahkan pada persoalan remeh, bahkan menjadikan publik menyalahkan diri sendiri. Kemudian, terdapat teori Strategi Gangguan atau The Strategy of Distraction yang merupakan elemen utama dari kontrol sosial. Strategi ini digunakan oleh elit politik ataupun elit ekonomi untuk mengalihkan isu penting dari publik dan membuat publik jauh dari informasi penting.

Kejadian ini semakin menguatkan bahwa media yang seharusnya bisa menyokong kebangkitan ummat, ternyata tidak memberikan peran yang penting dan justru merusak agenda membangkitkan ummat. Semua itu dikarenakan media yang ada saat ini dikendalikan oleh kaum kapitalis dan sekuleris yang sejatinya kontra dengan Islam, terlebih kebangkitannya. Media yang penuh dengan kepentingan politik kapitalis yang bermuara pada system kufur ala demokrasi sekuler.

Jika ummat Islam terus berada dalm kungkungan sistem kapitalis, bisa dipastikan kepentingan-kepentingannya tidak akan didengar oleh pemerintah. Terbukti dari satu masalah ini saja —tanpa menilik masalah-masalah yang lain— suara ummat Islam seperti dianggap angin lalu. Satu-satunya jalan bagi ummat Islam bisa hidup dalam ketenteraman untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan laranganNya adalah ketika ummat Islam hidup dalam sebuah sistem yang telah dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam, sistem Islam dalam naungan Khilafah ‘alaa Minhajin Nubuwwah. Wallahu a’lam bi ash-shawwab.[]