Cinta Indonesia Rindu Khilafah

photo_2017-09-30_22-19-46

Penulis: Muhammad Choirul Anam
Penerbit: Alkifah Studios
Tahun: Mei 2017 (cet. 2)
Halaman: xv + 476
Jenis: Retorika Berpikir

Begitu membaca judul buku ini dulu, saya langsung berpikir “ini buku Gue Banget!”, karena benar adanya saya Cinta dengan Indonesia dan di saat yang sama juga Rindu dengan hadirnya Khilafah. Buku ini kurang lebih mengajak kita berpikir dengan mengulas berbagai asumsi yang selama ini bergulir di masyarakat terkait topik keIslaman, keIndonesiaan, dan keKhilafahan. Buku ini terdiri dari 45 bab dengan 6 tema besar, yaitu Indonesia Dalam Perbincangan; Indonesia dan Nasionalisme; Indonesia dan Demokrasi; Indonesia dan Syariah; Indonesia dan Khilafah; dan Menuju Indonesia Bersyariah. Jujur saya belum bisa mengulas masing-masing bab buku ini, tapi saya berusaha ‘merangkum’ semuanya sehingga bisa memberi pandangan pada pembaca.

Menurut saya pribadi, buku ini sangat bagus dan penting untuk dibaca oleh siapa saja yang ingin menambah wawasannya terkait tiga topik tadi. Dengan bahasanya yang cukup ringan, penulis bisa mengaitkan seluruh topiknya sehingga benar-benar bisa kita pahami secara integral. Karena bagi siapapun yang terlahir di Indonesia dan memilih untuk meyakini Islam sebagai agamanya, merindukan akan tegaknya Khilafah bukanlah sesuatu yang salah dan mengerikan hingga membuat khalayak patut memonsterisasinya.

Fenomena terkait Indonesia dan Khilafah sedang menjadi pembahasan yang hangat di tengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini. Sayangnya, masih ada sebagian masyarakat yang justru berasumsi negatif akan hal ini, karena merasa orang Indonesia yang merindukan Khilafah itu tidak tahu diri dan tidak pantas ada di negeri ini, meskipun ia seorang muslim. Tentulah ini bukan pemikiran yang benar yang sepatutnya dipertahankan.

Banyak yang masih memandang Khilafah secara timpang yang mengakibatkan mereka sampai pada kesimpulan yang timpang juga. Padahal Khilafah asumsi mereka belum tentu sesuai dengan Khilafah di dalam Islam itu seperti apa. 6 tema besar buku ini in syaa Allah bisa menjawab sederet pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita ketika membahas tentang Islam, Indonesia, dan Khilafah.

Setelah membaca buku ini, saya merasa bahwa pembahasan terkait tiga topik besar tadi adalah suatu hal yang “berbeda namun satu”, layaknya sisi mata uang, namun ini memiliki 3 sisi. Mencintai Indonesia sebagai negeri tempat kita dilahirkan dan dibesarkan sejatinya merupakan sesuatu yang fitrah bagi siapapun. Bahkan baginda Rasulullah pun mengaku begitu mencintai Makkah dan sempat ‘berat’ untuk meninggalkannya ketika hendak hijrah ke Madinah untuk mendirikan Daulah Islam pertama di muka bumi. Kemudian terkait Islam, kita juga menyadari dengan penuh mengapa kita memilihnya sebagai agama kita. Tentu pilihan ini memiliki konsekuensi, baik itu berupa hak dan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai bentuk ketundukan kita pada Allah. Sedangkan, Khilafah yang merupakan salah satu ajaran di dalam Islam, juga merupakan suatu kewajiban bagi setiap yang mengaku muslim, karena ketiadaan Khilafah akan menyebabkan beberapa kewajiban lain menjadi tidak terlaksana dan berujung pada pelanggaran syariat Allah. Terlebih, Khilafah sepeninggal Rasulullah merupakan kabar gembira dan juga janji dari Allah bahwa akan ada masanya ia akan terbit dan menaungi dunia ini untuk yang kedua kalinya.

Sejauh ini, bisa terbayang ‘benang merah’nya?

Intinya, mencintai Indonesia bagi muslim yang lahir dan besar di negeri ini serta ia juga mendambakan Khilafah di dalam hidupnya bukanlah sesuatu yang aneh. Hal ini justru wajar dan sangat normal. Bahkan jika kita sudah mendalami fakta dan nash terkait Islam, Indonesia dan Khilafah, maka kita akan sampai pada konklusi bahwa muslim yang menginginkan kehadiran Khilafah adalah bentuk ‘cinta dan bakti’nya pada Indonesia, di tengah berbagai problematika nasional dan internasional yang melanda negeri ini. Mereka yang belum bisa menerima Khilafah tidak sepantasnya mengaku lebih ‘Indonesia’ dari mereka yang menyetujui Khilafah yang seakan membuat mereka tidak pantas hidup di tanah Indonesia.

Oleh karena itu, izinkan saya mengutip kalimat dalam buku ini untuk mengakhiri resensi ini,

Semua orang Indonesia, tidak ada yang paling Indonesia, tidak ada yang lebih Indonesia atau kurang Indonesia. Semua orang Indonesia sama. Sama-sama orang Indonesia.

Wallahua’lam bi ash-shawwab.[]

Advertisements

Khilafah Jaga Kebhinekaan

1504661888659

Penulis: Husain Matla
Halaman: 144
Penerbit: Kaaffah Penerbit
Cetakan: Juni 2017
Jenis: Retorika Berpikir

Buku yang ditulis oleh ust. Husain Matla ini sebenarnya merupakan kumpulan status beliau di jejaring sosial Facebook yang kemudian dibukukan sesuai dengan temanya masing-masing. Poin utama dari buku ini adalah Khilafah dan Kebhinekaan itu sendiri, yang tidak lain ditujukan pada keberagaman di Indonesia. Buku ini memaparkan pembahasan terkait bagaimana isu-isu kebhinekaan, Indonesia, dan khilafah bergerak begitu dinamis di masyarakat, terlepas dari sisi positif ataupun negatifnya.

Beberapa waktu terakhir, makna kebhinekaan yang sebetulnya universal telah didistorsi oleh oknum-oknum tertentu untuk dibenturkan dengan ide Islam kaaffah yang tentu menyasar pada usaha penegakan khilafah Islam. Kebhinekaan sebenarnya sama sekali tidak pantas untuk dibenturkan dengan Islam, karena Islam sendiri sangat meniscayakan ‘kebhinekaan’ atau keberagaman itu. Hal ini bisa dibuktikan dari ‘berhasil’nya khilafah dahulu ketika mengayomi kaum muslimin dan juga non-muslim dalam satu negara dan diatur dengan aturan yang bersumber dari Alqur’an dan As Sunnah.

Dari yang saya tangkap, penulis ingin mematahkan persepsi-persepsi yang menyatakan bahwa Islam itu anti dengan NKRI, dengan Pancasila, dengan kebhinekaan, dll. Penulis membagi bab buku ini menjadi tiga, yaitu Beragam Runyam Tanpa Islam (menyikapi keterpurukan Indonesia), Beragam Tunggal Islam (mengulas berbagai solusi Islam), dan Beragam Tunggal Jannah (menyikapi berbagai organisasi Islam).

Banyak yang mengatakan bahwa “Islam Indonesia itu damai, tidak seperti Islam ‘Timur Tengah’ yang berdarah-darah”.  Selentingan itu sering diutarakan oleh oknum yang kepanasan melihat pergolakan kaum muslim untuk menerapkan Islam yang kaffah dalam basis negara. Penulis mengcounter persepsi tersebut dengan menyajikan bagaimana “Indonesia” di zaman kerajaan-kerajaan yang sejatinya penuh dengan perebutan kekuasaan, perang, dll. Tetapi, di saat yang bersamaan Islam ‘Timur Tengah’ kala itu justru sedang mendulang kegemilangan di bawah sistem Khilafah Islam. Jadi, penyebutan bahwa Islam Indonesia itu damai dan Timur Tengah itu berdarah-darah jelas sesuatu yang timpang dan ahistoris terkait sejarah berdirinya Indonesia itu sendiri.

Selain itu, konstelasi perpolitikan internasional di bawah genggaman kapitalisme Barat sebenarnya telah nyata merenggut ‘Indonesia’ kita saat ini, karena mau tidak mau Indonesia menjadi bagian dari konstelasi tersebut. Perebutan pengaruh oleh bangsa Barat dan kaki tangannya baik di kawasan maupun di level nasional sudah secara tidak langsung ‘meniadakan’ NKRI yang selalu disuarakan sebagai hal yang bertentangan dengan Islam. Inilah yang sebenarnya merupakan ancaman nyata bagi eksistensi negeri ini, bukan justru Islam ataupun ide penegakan khilafah yang menyuarakan perbaikan.

Mirisnya, tidak sedikit dari yang memiliki persepsi-persepsi demikian itu juga datang dari tubuh kaum muslimin sendiri. Mereka secara tidak sadar telah termakan oleh propaganda-propaganda yang ingin ‘menyusupi’ tubuh kaum muslim di negeri ini agar terpecah menjadi mereka yang pro dengan ‘khilafah’ dan mereka yang pro dengan ‘NKRI’.

Kemudian, karena begitu masifnya pergerakan umat Islam khususnya di Indonesia ini, tidak sedikit para aktivis dakwah di suatu harakah justru ‘bertabrakan’ dengan saudara aktivisnya di harakah lain. Padahal, penyebab mereka bertabrakan sebenarnya hanya perkara teknis, bukan perkara ‘aqidah. Hal ini tidak jarang juga malah mengaburkan usaha penegakan khilafah yang sebenarnya nanti akan mengayomi semua harakah itu di bawah payung Islam. Perbedaan harakah seharusnya menjadi warna di tubuh kaum muslim itu sendiri, bukan justru menjadi penyulut api. Bukankah ukhuwah Islam itu lebih kuat dari ukhuwah apapun?

Dari berbagai hal tersebut, sudah sepatutnya kita mencari sumber ilmu yang shahih terkait perpolitikan yang sebenarnya sudah banyak dibahas oleh ‘ulama-ulama mu’tabar dan menyeimbangkan semuanya dengan informasi faktual dan berimbang, sehingga tidak terjatuh pada kecacatan persepsi dan pemahaman. Dengan begitu, persepsi bahwa khilafah akan menjagal kebhinekaan di negeri ini, perlahan akan bisa bertransisi menjadi persepsi bahwa khilafah-lah yang akan menjaga kebhinekaan.[]

PERPPU NOMOR 2/2017: ‘PENGGEBUK’ ORMAS ISLAM

Dua bulan sejak diumumkannya rencana pemerintah untuk membubarkan salah satu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), akhirnya terealisasi pada tanggal 19 Juli 2017 lalu. Pada bulan Mei, Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto telah mengadakan konferensi pers terkait rencana pembubaran HTI yang dianggap anti terhadap Pancasila, mengancam eksistensi NKRI, dan tidak berkontribusi pada pembangunan bangsa. Sejak saat itu pulalah, publik mulai menyuarakan responnya baik pro maupun kontra terhadap rencana pemerintah tersebut.

Pengumuman rencana pada bulan Mei itu disebutkan oleh Wiranto didasarkan pada UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jika bersandar pada UU tersebut, pemerintah dalam membubarkan suatu Ormas harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu hingga akhirnya harus diproses melalui peradilan. Dalam Pasal 60 hingga 82 UU No. 17/2013 dikatakan bahwa pemerintah daerah bisa memberikan sanksi administratif berupa surat peringatan (SP) tertulis sebanyak tiga kali pada Ormas terkait. Di Pasal 64 UU juga diterangkan bahwa pemerintah berhak menghentikan aliran dana dan melarang Ormas terkait untuk berkegiatan selama 6 bulan jika SP 3 tidak diindahkan. Kemudian, pada Pasal 68 disebutkan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk membubarkan jika Ormas tersebut masih melakukan kegiatan setelah diberhentikan sementara dan tidak mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).

Polemik Perppu No. 2/2017

Keberadaan UU No. 17 tahun 2013 tersebut dinilai oleh pemerintah terlalu lama dalam memroses pembubaran Ormas. Karena dasar itulah, pemerintah pada 12 Juli lalu berinisiatif menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 10 Juli 2017. Melalui Perppu ini, ada beberapa perubahan yang dicantumkan yang berbeda dengan peraturan sebelumnya. Perppu ini meniadakan adanya proses peradilan dalam membubarkan suatu Ormas yang dianggap bermasalah oleh pemerintah. Dengan diterbitkannya Perppu ini, pemerintah memiliki jalan pintas untuk membubarkan suatu Ormas tanpa harus menerapkan asas ‘praduga tak bersalah’.

Meski demikian, semenjak Perppu ini diumumkan, terdapat begitu banyak pendapat-pendapat yang menentang keputusan pemerintah ini, termasuk dari kalangan ahli hukum tata negara. Prof. Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Pemerintah sebagaimana berulangkali ditegaskan oleh Menkopolhukam Wiranto, telah dengan sesat pikir menerapkan asas ‘contrarius actus’ dalam hukum Romawi ke hukum nasional kita. Dengan asas itu, menurut Menkopolhukam, pemerintah yang berwenang menerbitkan izin berdirinya Ormas, maka dengan sendirinya berwenang pula mencabut izin tersebut. Padahal mendirikan Ormas bukanlah sesuatu yang perlu izin pemerintah.”

Beberapa akun besar di jejaring Twitter juga mengadakan polling yang mayoritas publik ternyata menolak penerbitan Perppu untuk membubarkan suatu Ormas. Seperti melalui akun @CNNIndonesia, sebanyak 64% dari 8,873 suara menolak; @MetroTVNewsRoom, sebanyak 67% dari 15,897 suara juga menolak Perppu tersebut; bahkan akun resmi @DPR_RI juga mengadakan polling yang mayoritas pemilihnya menolak Perppu tersebut (tweet ini kemudian dihapus oleh akun Twitter DPR RI). Poin-poin tersebut menunjukkan bahwa penerbitan Perppu ini sebenarnya adalah langkah inkonstitusional yang diambil oleh pemerintah.

Perppu Bentuk Represifme Pemerintah

Dengan disetujuinya Perppu ini, pemerintah dinilai telah melakukan tindakan represif terhadap hak berserikat yang justru dilindungi dan dijamin oleh konstitusi negara ini. HTI, serta beberapa Ormas lain yang namanya juga sudah dikantongi Kemkopolhukam secara tidak langsung menjadi korban dari sikap represifme pemerintah. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengutarakan pendapatnya pada Tempo (19/07) terkait pencabutan badan hukum HTI, “Ini satu bentuk kesewenang-wenangan, abuse of power atau satu tindakan yang mengarah pada otoritarian”.

HTI yang bisa dikatakan sebagai Ormas yang berskala nasional saja bisa dibubarkan dengan cara seperti ini oleh pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan jika Ormas lain yang berskala lebih kecil terancam dibubarkan jika dianggap tidak sesuai dengan poin-poin yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ini justru merupakan sebuah tindakan yang mencederai konstitusi negara ini.

Tindakan represif ini juga menjadi preseden buruk bahkan blunder bagi pemerintah itu sendiri. Karena dari hal ini, publik bisa melihat ‘sisi lain’ dari pemerintah, sedangkan transparansi terkait alasan pembubaran HTI pun masih abu-abu. Pihak HTI melalui Juru Bicaranya, Ismail Yusanto, mengatakan bahwa hingga pengumuman pembubaran Ormasnya, permintaan dari HTI untuk audiensi kepada Menkopolhukam terkait masalah ini belum mendapat tanggapan. Dari hal ini pulalah, publik justru berbalik menjadi bersimpati pada HTI yang telah secara sepihak dibubarkan oleh pemerintah tanpa mendapat kesempatan untuk membela diri.

HTI Berjuang Memperbaiki Bangsa dengan Islam

HTI bukanlah Ormas Islam yang terhitung baru terkait eksistensinya di Indonesia. HTI sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak tahun 1980-an. Perbedaannya, gaung dakwah HTI saat ini sudah jauh lebih besar dibandingkan ketika ia baru hadir di Indonesia. HTI yang bertujuan melanjutkan kehidupan Islam, seharusnya dilihat secara positif oleh pemerintah. Bukan justru dicari-cari kesalahannya karena dilihat berseberangan dengan pemerintah kemudian dibubarkan begitu saja.

Pergerakan HTI adalah pergerakan yang politis, dalam artian HTI bergerak mengoreksi pemerintah atas pengambilan kebijakan-kebijakan yang menyulitkan rakyat dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya berIslam dalam semua ranah, bukan hanya ranah spiritual tapi juga termasuk ranah kenegaraan. HTI bergerak dengan mengambil metode intelektual pemikiran tanpa melalui jalan kekerasan. Apa yang disampaikan oleh HTI sejatinya adalah ajaran Islam yang bersumber dari Alqur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Tidak ada satu hal pun yang disampaikan HTI yang diambil dari luar sumber hukum di dalam Islam.

Jika kita perhatikan, negeri ini sebenarnya sedang dilanda krisis multidimensi, mulai dari moral anak bangsa yang kacau, tingkat kriminalitas tinggi, peradilan yang tumpul ke atas tajam ke bawah, ekonomi yang tidak menyejahterakan, hingga politik yang sarat akan kepentingan pribadi. Krisis-krisis itu dilihat HTI sebagai akibat dari dipisahkannya ajaran Islam dari kehidupan negeri yang menyandang gelar sebagai negara Muslim terbesar di dunia ini. Pandangan HTI ini sejatinya bukanlah pandangan yang mengancam. Justru jika permasalahan-permasalahan itu dibiarkan dan tidak diselesaikan secara menyeluruh, barulah hal itu dikatakan sebagai mengancam Indonesia dan juga rakyatnya.

HTI ternyata lebih bersih jika disandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang mengaku “Pancasilais”. Oknum-oknum yang menuduh HTI sebagai anti-Pancasila dan anti-NKRI pada nyatanya lebih nyata bertindak yang bertentangan dari Pancasila itu sendiri. HTI yang sangat mengecam pemisahan daerah dari wilayah negara, dianggap sebagai pemecah belah. Tapi di sisi lain, kelompok yang dengan tegas menyuarakan keinginan untuk berlepas dari Indonesia dibiarkan tanpa ditindak. HTI yang juga getol menolak privatisasi Sumber Daya Alam karena banyak merugikan rakyat dari sisi ekonomi, justru dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan negeri ini. Padahal di sisi lain, ada oknum yang dengan jelas menjual tanah Indonesia demi keuntungan mereka pribadi.

Jadi, sebenarnya siapa yang mengancam dan siapa yang terancam? HTI yang selama puluhan tahun konsisten mendakwahkan hal yang sama tidak pernah mengalami hal seperti ini, lalu kenapa pada pemerintahan yang berusia kurang dari tiga tahun ini langsung dibubarkan melalui proses yang begitu singkat tidak seperti penyelesaian kasus-kasus korupsi penguasa tingkat atas? Hal-hal ini patut disorot oleh publik, agar masyarakat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak tepat yang sedang terjadi di negeri ini, namun luput dari pengelihatan banyak orang.[]

 

Pesan-pesan Menggugah untuk Para Pengemban Dakwah

WhatsApp Image 2017-07-21 at 10.17.41 AM

Penulis: Dr. Najih Ibrahim
Penerbit: Al Azhar Press
Tahun Terbit: 2013 (cet. 5)
Halaman: 207
Jenis: Nasehat Islami

Buku ini adalah terjemahan dari buku yang ditulis dalam bahasa Arab yaitu, Risalah Ila Man Ya’malu Li al Islam. Buku ini memang berisikan tentang nasehat-nasehat untuk menguatkan para pengemban dakwah dan aktivis Islam yang dinukil dari nash-nash syar’i serta pengalaman pribadi penulisnya.

Perjalanan dakwah dan amar ma’ruf nahiy munkar itu tidak bisa dipungkiri bahwa ia bukanlah suatu jalan yang mudah. Tak jarang, para aktivis Islam yang sudah meng-iltizam-kan dirinya di jalan dakwah, harus menghadapi tantangan dan tekanan, baik fisik maupun non-fisik. Melalui 24 bab singkat, nasehat penulis ini juga disampaikan dengan mengisahkan kembali pada kita perjalanan dakwah hingga jihad Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam beserta para sahabat radhiyallahu ‘anhum di masa awal Islam datang hingga ketika Islam sudah meluas peradabannya.

Di mana ada dakwah dan seruan pada Islam, maka di situ pulalah akan ada kaum-kaum yang menolak seruan tersebut. Dari hal itu, para aktivis Islam sudah seharusnya menjadi kuat, tegar, dan selalu mengingat “jual beli” yang sudah mereka lakukan dengan Allah, sehingga ghirah mereka untuk mensyiarkan Islam tidak akan pernah padam meski harus berhadapan dengan penolakan-penolakan itu.

Saya pribadi ketika membaca buku ini, tidak jarang merasa tertusuk berkali-kali atas nasehat yang disampaikan penulis. Karena beliau juga membahas tentang besar kontribusi yang aktivis Islam saat ini berikan pada dakwah tidak sebanding dengan kontribusi yang dilakukan para sahabat dan generasi salaf dahulu.

Buku ini benar-benar saya rekomendasikan untuk siapa saja pengemban dakwah Islam di manapun berada. Tantangan dakwah yang menanti di depan, seperti apa yang dihadapi kaum muslimin dan beberapa jama’ah dakwah di Indonesia saat ini, benar-benar meminta para aktivis Islam untuk senantiasa kuat, tegar, istiqamah, dan tidak takut untuk terus berdakwah hingga nanti kemenangan dan kejayaan Islam itu benar-benar terwujud untuk kali berikutnya.

Izinkan saya mengutip salah satu nasehat penulis di dalam buku ini,

”Sesungguhuhnya Allah SWT, jika berkehendak untuk memilih hamba-hambaNya menjadi syuhada, Dia menyiapkan musuh untuk mereka agar mereka terbunuh dan darah mereka mengalir dalam rangka mencari cinta dan keridhaanNya serta agar mereka mengorbankan jiwa mereka di jalanNya. Kesyahidan atau mati syahid adalah peringkat tertinggi setelah peringkat para nabi dan shiddiqin. Syuhada adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah SWT dalam keadaan ridha kepadaNya. Allah memilih mereka, mengistimewakan mereka, dan mengambil mereka untukNya.”