PERPPU NOMOR 2/2017: ‘PENGGEBUK’ ORMAS ISLAM

Dua bulan sejak diumumkannya rencana pemerintah untuk membubarkan salah satu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), akhirnya terealisasi pada tanggal 19 Juli 2017 lalu. Pada bulan Mei, Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto telah mengadakan konferensi pers terkait rencana pembubaran HTI yang dianggap anti terhadap Pancasila, mengancam eksistensi NKRI, dan tidak berkontribusi pada pembangunan bangsa. Sejak saat itu pulalah, publik mulai menyuarakan responnya baik pro maupun kontra terhadap rencana pemerintah tersebut.

Pengumuman rencana pada bulan Mei itu disebutkan oleh Wiranto didasarkan pada UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jika bersandar pada UU tersebut, pemerintah dalam membubarkan suatu Ormas harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu hingga akhirnya harus diproses melalui peradilan. Dalam Pasal 60 hingga 82 UU No. 17/2013 dikatakan bahwa pemerintah daerah bisa memberikan sanksi administratif berupa surat peringatan (SP) tertulis sebanyak tiga kali pada Ormas terkait. Di Pasal 64 UU juga diterangkan bahwa pemerintah berhak menghentikan aliran dana dan melarang Ormas terkait untuk berkegiatan selama 6 bulan jika SP 3 tidak diindahkan. Kemudian, pada Pasal 68 disebutkan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk membubarkan jika Ormas tersebut masih melakukan kegiatan setelah diberhentikan sementara dan tidak mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).

Polemik Perppu No. 2/2017

Keberadaan UU No. 17 tahun 2013 tersebut dinilai oleh pemerintah terlalu lama dalam memroses pembubaran Ormas. Karena dasar itulah, pemerintah pada 12 Juli lalu berinisiatif menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 10 Juli 2017. Melalui Perppu ini, ada beberapa perubahan yang dicantumkan yang berbeda dengan peraturan sebelumnya. Perppu ini meniadakan adanya proses peradilan dalam membubarkan suatu Ormas yang dianggap bermasalah oleh pemerintah. Dengan diterbitkannya Perppu ini, pemerintah memiliki jalan pintas untuk membubarkan suatu Ormas tanpa harus menerapkan asas ‘praduga tak bersalah’.

Meski demikian, semenjak Perppu ini diumumkan, terdapat begitu banyak pendapat-pendapat yang menentang keputusan pemerintah ini, termasuk dari kalangan ahli hukum tata negara. Prof. Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Pemerintah sebagaimana berulangkali ditegaskan oleh Menkopolhukam Wiranto, telah dengan sesat pikir menerapkan asas ‘contrarius actus’ dalam hukum Romawi ke hukum nasional kita. Dengan asas itu, menurut Menkopolhukam, pemerintah yang berwenang menerbitkan izin berdirinya Ormas, maka dengan sendirinya berwenang pula mencabut izin tersebut. Padahal mendirikan Ormas bukanlah sesuatu yang perlu izin pemerintah.”

Beberapa akun besar di jejaring Twitter juga mengadakan polling yang mayoritas publik ternyata menolak penerbitan Perppu untuk membubarkan suatu Ormas. Seperti melalui akun @CNNIndonesia, sebanyak 64% dari 8,873 suara menolak; @MetroTVNewsRoom, sebanyak 67% dari 15,897 suara juga menolak Perppu tersebut; bahkan akun resmi @DPR_RI juga mengadakan polling yang mayoritas pemilihnya menolak Perppu tersebut (tweet ini kemudian dihapus oleh akun Twitter DPR RI). Poin-poin tersebut menunjukkan bahwa penerbitan Perppu ini sebenarnya adalah langkah inkonstitusional yang diambil oleh pemerintah.

Perppu Bentuk Represifme Pemerintah

Dengan disetujuinya Perppu ini, pemerintah dinilai telah melakukan tindakan represif terhadap hak berserikat yang justru dilindungi dan dijamin oleh konstitusi negara ini. HTI, serta beberapa Ormas lain yang namanya juga sudah dikantongi Kemkopolhukam secara tidak langsung menjadi korban dari sikap represifme pemerintah. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengutarakan pendapatnya pada Tempo (19/07) terkait pencabutan badan hukum HTI, “Ini satu bentuk kesewenang-wenangan, abuse of power atau satu tindakan yang mengarah pada otoritarian”.

HTI yang bisa dikatakan sebagai Ormas yang berskala nasional saja bisa dibubarkan dengan cara seperti ini oleh pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan jika Ormas lain yang berskala lebih kecil terancam dibubarkan jika dianggap tidak sesuai dengan poin-poin yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ini justru merupakan sebuah tindakan yang mencederai konstitusi negara ini.

Tindakan represif ini juga menjadi preseden buruk bahkan blunder bagi pemerintah itu sendiri. Karena dari hal ini, publik bisa melihat ‘sisi lain’ dari pemerintah, sedangkan transparansi terkait alasan pembubaran HTI pun masih abu-abu. Pihak HTI melalui Juru Bicaranya, Ismail Yusanto, mengatakan bahwa hingga pengumuman pembubaran Ormasnya, permintaan dari HTI untuk audiensi kepada Menkopolhukam terkait masalah ini belum mendapat tanggapan. Dari hal ini pulalah, publik justru berbalik menjadi bersimpati pada HTI yang telah secara sepihak dibubarkan oleh pemerintah tanpa mendapat kesempatan untuk membela diri.

HTI Berjuang Memperbaiki Bangsa dengan Islam

HTI bukanlah Ormas Islam yang terhitung baru terkait eksistensinya di Indonesia. HTI sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak tahun 1980-an. Perbedaannya, gaung dakwah HTI saat ini sudah jauh lebih besar dibandingkan ketika ia baru hadir di Indonesia. HTI yang bertujuan melanjutkan kehidupan Islam, seharusnya dilihat secara positif oleh pemerintah. Bukan justru dicari-cari kesalahannya karena dilihat berseberangan dengan pemerintah kemudian dibubarkan begitu saja.

Pergerakan HTI adalah pergerakan yang politis, dalam artian HTI bergerak mengoreksi pemerintah atas pengambilan kebijakan-kebijakan yang menyulitkan rakyat dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya berIslam dalam semua ranah, bukan hanya ranah spiritual tapi juga termasuk ranah kenegaraan. HTI bergerak dengan mengambil metode intelektual pemikiran tanpa melalui jalan kekerasan. Apa yang disampaikan oleh HTI sejatinya adalah ajaran Islam yang bersumber dari Alqur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Tidak ada satu hal pun yang disampaikan HTI yang diambil dari luar sumber hukum di dalam Islam.

Jika kita perhatikan, negeri ini sebenarnya sedang dilanda krisis multidimensi, mulai dari moral anak bangsa yang kacau, tingkat kriminalitas tinggi, peradilan yang tumpul ke atas tajam ke bawah, ekonomi yang tidak menyejahterakan, hingga politik yang sarat akan kepentingan pribadi. Krisis-krisis itu dilihat HTI sebagai akibat dari dipisahkannya ajaran Islam dari kehidupan negeri yang menyandang gelar sebagai negara Muslim terbesar di dunia ini. Pandangan HTI ini sejatinya bukanlah pandangan yang mengancam. Justru jika permasalahan-permasalahan itu dibiarkan dan tidak diselesaikan secara menyeluruh, barulah hal itu dikatakan sebagai mengancam Indonesia dan juga rakyatnya.

HTI ternyata lebih bersih jika disandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang mengaku “Pancasilais”. Oknum-oknum yang menuduh HTI sebagai anti-Pancasila dan anti-NKRI pada nyatanya lebih nyata bertindak yang bertentangan dari Pancasila itu sendiri. HTI yang sangat mengecam pemisahan daerah dari wilayah negara, dianggap sebagai pemecah belah. Tapi di sisi lain, kelompok yang dengan tegas menyuarakan keinginan untuk berlepas dari Indonesia dibiarkan tanpa ditindak. HTI yang juga getol menolak privatisasi Sumber Daya Alam karena banyak merugikan rakyat dari sisi ekonomi, justru dianggap sebagai ancaman bagi kelangsungan negeri ini. Padahal di sisi lain, ada oknum yang dengan jelas menjual tanah Indonesia demi keuntungan mereka pribadi.

Jadi, sebenarnya siapa yang mengancam dan siapa yang terancam? HTI yang selama puluhan tahun konsisten mendakwahkan hal yang sama tidak pernah mengalami hal seperti ini, lalu kenapa pada pemerintahan yang berusia kurang dari tiga tahun ini langsung dibubarkan melalui proses yang begitu singkat tidak seperti penyelesaian kasus-kasus korupsi penguasa tingkat atas? Hal-hal ini patut disorot oleh publik, agar masyarakat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak tepat yang sedang terjadi di negeri ini, namun luput dari pengelihatan banyak orang.[]

 

Advertisements

Dakwah Tak Mungkin Bubar

Ingin rasanya jemari ini tak menumpahkan isi hati.

Hati yang terasa sesak penuh dengan luapan perasaan.

Belum lama memang ku bersamanya, tapi sudah begitu banyak hal indah yang bahkan tak mampu diucap oleh kata-kata.

Darinya, aku mengenal diri ini. Mengenal hakikatku sebagai seorang hamba yang lemah, terbatas, dan butuh pengaturan paripurna dari yang menciptakanku.

Darinya juga, aku mengenal bahwa kebaikan itu tak pantas untuk kumiliki seorang diri.

Karena, surga itu terlalu luas untuk kita masuki sendiri katanya.

Hari-hari kian gelap. Kian mencekam. Kian mencekik melihat bagaimana dakwah ini dicoba dibungkam, dipinggirkan, dihentikan.

Tapi satu hal yang kupegang. Bahwa ketika malam datang, maka mentari pun telah menanti untuk menyinari hari kita.

Dakwah sejatinya butuh wasilah, agar ia lebih cantik, rapi, dan indah. Wasilah yang berperan sebagai kerangka yang mengatur keping-keping puzzle agar bisa menyatu.

Adalah sunnatullah dakwah pula jika ada yang mengambil peran sebagai Umayyah bin Khalaf, yang dengan segenap tenaga terus berusaha menggagalkan dakwah.

Tapi tak dipungkiri juga akan ada sosok-sosok seperti Bilal yang terus bertahan dalam Islam meski cambukan dan pecutan bertubi-tubi menerpa tubuhnya.

Islam dan dakwah. Islam takkan sampai jika tak ada yang mendakwahkannya. Dan dakwah takkan berarti apa-apa jika bukan Islam isinya.

Sama seperti Islam, dakwah tak akan pernah bubar, bagaimanapun kerasnya tantangan di depan. Karena ia selalu ada dalam ingatan para pengembannya sebagai suatu kemuliaan ukhrawi.

Aku marah.

Aku kesal.

Dada ini sesak.

Mata ini ingin rasanya terisak.

Tapi, kucoba kuatkan diri bahwa semuanya akan menjadi gerbang menuju titik awal kebangkitan itu. Titik balik kehidupan Ummat yang Satu yang sedang dorman ini.

Allah sedang menyaring siapa saja yang memihak pada Islam dan dakwah, sehingga kelak mereka-lah yang akan membela diin ini dengan segenap hati dan kecintaannya pada Allah.

Wasilah bisa saja retak, melemah, bahkan hancur. Tapi ingat, Dakwah Tak Mungkin Bubar hingga Allah benar-benar menyerahkan kemenangan itu pada ummat yang sudah tertulis dalam kitab kalamNya.

Cikarang, 21717, 22.24 WIB

​Syawaal (seharusnya) Bulan Kemenangan dan Sukacita Kaum Muslim

Oleh Iranti Mantasari, BA.IR

Baru 3 hari kaum Muslimin merayakan kemenangan setelah sebulan bersama Ramadhan. Waktu-waktu itulah yang biasanya kita habiskan untuk mempererat ukhuwah dan silaturrahim dengan kerabat dan keluarga. Tapi, sebagai Muslim yang cerdas, saya merasa kita tetap tidak boleh lengah dengan isu-isu terkait keummatan, setidaknya dalam scope nasional dulu sajalah, meskipun euphoria Idul Fitri masih kian terasa.
Jika kita memperhatikan berita atau paling tidak portal maya yang notabenenya lebih fleksibel untuk kita akses, kita setidaknya akan menemukan 2 kabar dari 2 lembaga mayor yang ada di negeri ini. Tanpa bermaksud mendiskreditkan, 2 lembaga yang saya maksud ini adalah Polri dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Pasalnya, 2 lembaga ini ketika mendekati hari Raya kaum Muslimin tahun ini, telah mengunggah konten yang tidak sedikit justru menggores hati kaum Muslim.
Polri, tertanggal 24 Juni 2017 melalui fanpage Divisi Humas Polri di Facebook telah mengunggah sebuah film pendek yang berjudul “Aku adalah Kau Yang Lain”. Meskipun tujuan dari Polri mengunggah film pendek tersebut baik, namun ternyata kontennya terlalu menyudutkan kaum Muslim yang bahkan cenderung merupakan suatu fitnah akan ajaran Islam. Tidak pernah di dalam ajaran Islam mengajarkan untuk tidak membiarkan ambulance lewat hanya karena membawa pasien yang beragama lain, terlebih alasannya karena di area jalan tersebut sedang diadakan pengajian. Ini adalah satu fitnah yang keji, yang jika masyarakat awam menonton film tsb bisa saja menganggap bahwa Islam adalah agama yang tidak adil terhadap penganut agama lain.
Dalam hal ini, Polri juga sudah berbuat sesuatu yang sebenarnya mereka sudah larang dalam kebijakannya sendiri, yaitu membahas isu SARA dan menyebarkan Hoax. Dua hal ini yang begitu gencar dibumikan oleh lembaga ini dan acap kali implementasinya akan timpang jika objeknya adalah kaum Muslim ataupun Islam. Apabila hal ini dibiarkan, saya khawatir akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yang notabenenya seharusnya adalah ‘pengayom’ masyakarat, dan tentu itu akan menjadi preseden yang buruk bagi Polri sendiri.
Kedua, oleh BNPT. Keberadaan BNPT sendiri sebenarnya cukup menuai kontroversi di kalangan kaum Muslim. Bagaimana tidak, isu-isu terorisme yang tidak hanya menjadi headline nasional tapi juga menjadi agenda global ini, terlalu jelas menyasar pada Islam. Terorisme telah begitu massif dijadikan alasan oleh banyak pihak untuk mendiskreditkan Islam dan kaum Muslim, baik di Indonesia maupun di mancanegara.
BNPT, menjelang Idul Fitri tahun ini, telah mengupdate tweet melalui akun resminya di twitter @BNPTRI, “Mari jadikan Idul Fitri momentum deradikalisasi diri. Selamat #IdulFitri1438H. Mohon maaf lahir & batin. #DeradikalisasiIdulFitri”. Satu tweet yang pada akhirnya dihapus oleh akun BNPT tersebut karena menuai berbagai respon dari banyak kalangan. Beberapa Tweeps (pengguna twitter) pun merespon tweet BNPT tersebut dengan menggencarkan tagar #DeradikalisasiBNPT, yang menandai agar BNPT sebaiknya berkaca dahulu sebelum kemudian melihat ke luar.
Jika kita telaah makna tweet tersebut, setidaknya ada 2 hal yang bisa kita tarik, yaitu bahwa Idul Fitri yang merupakan hari Raya umat Islam telah ‘membentuk’ pribadi-pribadi yang ‘radikal’ dan label radikal memang ditujukan pada umat Islam secara umum. Sangat disayangkan, lembaga selevel nasional ini sangat tidak objektif dan bijak dalam mengupdate tweet melalui akun resmi sosial medianya yang bisa dilihat oleh tidak sedikit masyarakat. Seakan-akan umat Islam dan Idul Fitri ini merupakan subjek yang radikal yang kerap memberikan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat -karena radikalisme sangat dikaitkan dengan terorisme dan upaya-upaya pemecahbelahan bangsa-.
Dua peristiwa ini semakin menunjukkan bahwa umat Islam telah menjadi korban akan framing-framing atau pencitraan negatif yang digencarkan oleh rezim ini. Framing negatif yang jelas memojokkan umat Islam dan ‘menguntungkan’ kepentingan-kepentingan rezim yang mengaku dirinya sekuler ini. Momentum Idul Fitri yang seharusnya begitu sakral dan khidmat bagi kaum Muslim karena merupakan hari Kemenangan setelah selama bulan Ramadhan melawan hawa nafsu, telah dinodai oleh para pembenci Islam dan menjadi momentum untuk menyakitkan hati umat Islam. Sungguh, upaya-upaya pelemahan Islam dan kaum Muslim ini tidak akan pernah bisa mematikan ghirah umat yang mukhlis untuk terus memperjuangkan tegaknya Islam dalam mengatur kehidupan sosial bermasyakarat dan bernegara yang baik serta mendulang rahmat dan berkah dari Allah Rabbul ‘aalamin. Tidak akan!

Wallahua’lam bi ashshawwab.