Oleh: Iranti Mantasari, BA.IR
Hot issue hari ini mungkin akan dinisbatkan pada diumumkannya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Pembubaran Ormas oleh Menkopolhukam, dalam hal ini bertedensi menyasar pada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Setelah hal ini dimunculkan ke publik pada awal Mei lalu, kemudian senyap karena berbagai isu kenegaraan lain yang tak kalah heboh untuk dikritisi, hari ini pemerintah ‘nampak’ menghangatkan kembali isu pembubaran tersebut.

Dikeluarkannya Perppu No. 2/17 ini dicanangkan akan menggantikan UU 17/2013 tentang Ormas. Tentulah dengan diterbitkannya Perppu ini, ada beberapa poin tambahan atau yang dikurangi dari UU sebelumnya yang mungkin terlihat lebih ‘bertele-tele’ bagi rezim untuk mengurusi pembubaran Ormas. Bagaimana tidak, UU 17 tahun 2013 sebelumnya tentang Ormas menyebutkan beberapa tahapan yang harus dilalui pemerintah dalam membubarkan satu Ormas hingga akhirnya harus tetap digelar di meja hijau. Namun, dalam Perppu yang diumumkan hari ini, jalan untuk membubarkan Ormas sudah terpangkas menjadi lebih singkat.

Pakar Hukum Tata Negara Prof. Yusril Ihza Mahendra mengatakan Perppu sejatinya bisa diterbitkan jika ada “keadaan genting yang memaksa”. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pada 2014 lalu. Prof. Yusril juga menegaskan bahwa saat ini tidak ada keadaan genting yang memaksa tersebut yang bisa dijadikan dalil dalam menerbitkan Perppu. Disinyalir, jika hal ini tetap berlanjut, akan menjadi preseden yang buruk bagi pemerintah sendiri, karena akan menunjukkan ‘sisi lain’ pemerintah dalam menghadapi Ormas-ormas yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.

Tapi, satu hal yang juga patut untuk kita soroti bersama adalah kabar hutang pemerintah saat ini yang kian membengkak. Per mei 2017, hutang negara tembus Rp 3672,33 triliun, naik 4,92 triliun dari bulan sebelumnya. Ini jelas adalah suatu kondisi yang mengkhawatirkan. Ditambah lagi, Menkeu menyatakan di websitenya srimulyani.id, “Kami akan tetap menjaga ekonomi Indonesia dan pengelolaan utang secara hati-hati, transparan. Kami terus jaga secara hati-hati. Kalau ingin kurangi utang maka penerimaan pajak harus dinaikkan. Itu kami lakukan dengan reform perpajakan,” Sungguh rezim yang mencekik rakyat! Sudahlah hutang menumpuk, kini rakyat yang kembali akan menjadi korban dengan menambah jumlah pajak yang harus dibayarkan pada pemerintah. Ibarat kata, kami tinggal di tanah kami sendiri, tapi kami pula yang membayar tanah tersebut untuk ditinggali.

Saya juga secara kasar menghitung-hitung. Total hutang negara yang sudah tembus 3670 triliun ini, jika harus dibayarkan oleh rakyat Indonesia yang berjumlah kurang lebih 260 juta, maka tiap kepala, termasuk bayi-bayi memiliki tanggungan sejumlah kurang lebih Rp 14.115.000 agar bisa melunasi hutang negara ini. Ini hanya penganalogian kasar saja, bahwa hutang negara yang terus naik ini merupakan masalah serius yang jelas bisa mengancam eksistensi negeri ini.
Dari hal-hal yang saya kemukakan di atas, saya melihat masalah hutang negara yang bak gunung ini jauh lebih genting dan mendesak untuk diurus oleh pemerintah dibandingkan menerbitkan Perppu untuk membubarkan Ormas yang secara fakta tidak memberikan ancaman nyata pada negeri ini. Saya juga melihat ada banyak kepentingan di balik penerbitan Perppu ini, terutama kepentingan kapital. HTI yang selama ini konsisten menolak keberadaan PT. Freeport yang tidak sedikit merugikan rakyat dan negara, kemudian menolak privatisasi sektor tambang dan minyak bumi, menolak kenaikan harga BBM, TDL, dll sangat mungkin dianggap sebagai ‘pengganggu’ atas kepentingan-kepentingan kapital tadi. Oleh karena itu, pemerintah mengambil ancang-ancang untuk menjaga kelanggengan kepentingan tersebut dengan menerbitkan Perppu terkait pembubaran Ormas yang ‘meresahkan’ mereka.

Sungguh, ancaman nyata bagi negeri ini adalah kapitalisme, liberalisme, dan neo-imperialisme. Paham-paham itulah yang sejatinya membahayakan negeri ini, karena melalui paham tersebutlah rakyat banyak yang dirugikan dan kedaulatan negara ini secara tidak sadar direnggut secara perlahan. Bukan justru Ormas, dalam hal ini Ormas Islam, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia dan Ormas Islam lainnya yang memberikan ancaman pada negeri ini. Rakyat juga bisa menilai bagaimana posisi rezim saat ini terhadap umat Islam khususnya di Indonesia. Karena itu pulalah, dukungan demi dukungan disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat yang menolak pembubaran Ormas Islam, mulai dari mahasiswa hingga para praktisi hukum kenegaraan.

Wahai penguasa Muslim, sungguh kekuasaan anda itu bukan kekuasaan yang kekal. Kelak Allah ‘Azza wa Jalla akan memintai pertanggungjawaban anda-anda semua atas pengaturan anda terhadap rakyat dan juga kaum Muslim. Rakyat-rakyat yang anda zalimi-pun sangat mungkin menjadi saksi pemberat anda untuk tidak menerima pertolongan Allah kelak.

Bertaubatlah, sebelum Allah menunjukkan kuasaNya di muka bumi ini.
Allahu khayrul maakirin.

Hasbunallah wa ni’mal wakiil ni’mal mawla wa ni’man nashir. []
Ref:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s