Beberapa waktu terakhir ini, rakyat Indonesia tengah disuguhkan panggung perhelatan yang menyentuh beberapa sektor sekaligus, dari sektor politik, agama, hingga sosial. Perhelatan yang menyita perhatian hampir seluruh elemen masyarakat, baik yang awam maupun yang pakar di bidangnya. Pasalnya, kehebohan antero ini bisa dikatakan bermula dari kasus penistaan Alqur’an, khususnya surah Al Ma’idah ayat 51 yang dialamatkan pada petahana Gubernur DKI Jakarta, Ahok.
Pada waktu yang bersamaan, Ahok notabenenya adalah calon Gubernur sah yang akan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, jauh sebelum kasus itu mencuat, perlu diperhatikan juga adanya peran salah satu organisasi Islam yang memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena HTI gencar menyuarakan penolakan naiknya seorang kafir (non Muslim) sebagai pemimpin di tataran pemerintahan. Dari sinilah, publik mulai bersuara mengenai pro dan kontra terhadap aksi tersebut dengan mengangkat berbagai alasan.
Puncak pergolakan masyarakat bisa dilihat dari diselenggarakannya berbagai aksi oleh kaum Muslimin yang merasa kitab sucinya telah dihinakan oleh seseorang yang sebenarnya tidak bekapasitas mengomentari. Aksi tersebut terhimpun dalam Aksi Bela Islam yang berjilid-jilid dengan agenda yang sama, yaitu menuntut agar Ahok dipidanakan atas dasar penodaan agama. Aksi-aksi tersebut muncul karena kaum Muslim melihat adanya keapatisan pemerintah dalam menangani kasus ini. Setelah beberapa aksi terselenggara, barulah sidang pertama kasus ini digelar di pengadilan. Rentang waktu sidang pertama hingga sidang vonis-pun terbilang cukup lama, tidak seperti kasus-kasus yang melibatkan rakyat awam yang begitu cepat sidang vonisnya.
Setelah beberapa rentetan sidang dilaksanakan, publik kembali dihebohkan karena sidang pembacaan tuntutan untuk Ahok yang dijadwalkan diselenggarakan pada tanggal 11 April 2017 ditunda dengan alasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum selesai menyiapkan dokumen tuntutan. Sidang pembacaan tuntutanpun diundur hingga 20 April 2017, yaitu 1 hari setelah putaran kedua Pilkada DKI Jakarta dilaksanakan, dengan dalih agar persidangan tidak mencederai masa tenang kampanye pra-pilkada. Seperti yang sudah diprediksi ummat, JPU hanya menuntut 1 tahun dengan 2 tahun masa percobaan. Tuntutan ini berarti jika Ahok dalam 2 tahun melakukan tindak pidana serupa, maka barulah ia akan ditahan selama 1 tahun, dan dengan kata lain ia “dituntut” untuk bebas. Hal ini jelas memicu amarah kaum Muslimin, bukan hanya di Jakarta tetapi di banyak daerah lainnya.
Hakim memiliki waktu untuk mempertimbangkan tuntutan JPU hingga akhirnya menjatuhkan vonis terhadap Ahok. Namun dalam selang waktu itu juga, berdasarkan Quick Count, Ahok jelas tak mampu memenangkan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta ini. Sebuah angin segar bagi kaum Muslimin Jakarta, karena setidaknya satu keharaman tidak meliputi Ibukota negeri ini.

Sidang vonis Ahok dijadwalkan digelar pada tanggal 9 Mei 2017. Akan tetapi sehari sebelum itu, tanggal 8 Mei 2017, Presiden Jokowi melalui Menkopolhukam, Wiranto didampingi Menkumham dan Kapolri melakukan konferensi Pers mengenai rencana pembubaran HTI. Melalui kesempatan itu, Wiranto menyatakan bahwa HTI memiliki tendensi untuk mengancam keamanan negara dan juga menyuarakan ide yang bertentangan dengan dasar negara. Wiranto juga menganggap bahwa HTI tidak berkontribusi banyak dalam memajukan negeri ini. Hal ini kembali memicu suara kaum Muslim, termasuk mereka yang duduk di kursi pemerintahan.

Apakah semua ini hanya suatu kebetulan? HTI yang selalu vokal menyuarakan ide dan muhasabahnya terhadap berbagai problem di negeri ini, begitu saja diumumkan pada publik bahwa ia akan dibubarkan satu hari sebelum sidang vonis Ahok dilaksanakan. Betul saja. Tindakan pemerintah ini keluar dari prosedur pembubaran ormas, yang seharusnya ada Surat Perintah (SP) 1, 2, dan 3 yang diberikan kepada ormas bersangkutan sebelum akhirnya pemerintah memutuskan untuk membubarkan ormas tersebut. Terhadap HTI, Jubir HTI, ustadz Ismail Yusanto mengakui bahwa SP1 saja belum ada diberikan oleh pemerintah.
Tindakan ini juga nampaknya akan menjadi blunder bagi pemerintah, karena rakyat, pengamat, politisi, dan pakar hukum melihat bahwa hal itu mencederai asas kebebasan berserikat di negeri ini dan menunjukkan “keotoriteran” pemerintah. Rencana pembubaran ini juga dilihat sebagai puncak dari beberapa peristiwa sebelumnya yang dialamatkan pada HTI dalam melaksanakan kegiatannya. Pasalnya, kegiatan HTI kerap kali dilarang oleh pihak polisi karena mendapat tekanan dari beberapa ormas untuk tidak dilaksanakan. Para ‘ulama di negeri ini juga menilai jika HTI sebagai ormas yang cukup besar saja berencana dibubarkan oleh pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan ormas-ormas Islam lain yang terbilang kecil juga akan dibubarkan.

Ibarat gayung bersambut, setelah hakim membacakan vonis Ahok yang diputuskan menjadi 2 tahun penjara, reaksi massif mulai bermunculan, tak hanya dari dalam negeri, namun dunia internasionalpun menyoroti. Mulai dari PBB, Amnesty Internasional, pemerintah Belanda bahkan Uni Eropa angkat suara terkait putusan ini. “Putusan itu memperlihatkan ketidakadilan dalam hukum penodaan agama di Indonesia, yang harus segera dihapus,” tulis Amnesty International dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (9/5). Melalui pernyataan resminya juga, kantor perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam menyatakan bahwa hukum penodaan agama tersebut dapat menghalangi kebebasan berekspresi.
Respon komunitas internasional ini menunjukkan adanya ‘hidden agenda’ atau agenda terselubung yang pada akhirnya akan berimbas pada Islam. Respon ini terbilang baru muncul ketika kasus ini menimpa Ahok, namun tidak pada kasus-kasus lainnya yang menimpa orang lain. Seperti halnya yang digaungkan oleh Barat, Islam saat ini sedang dilemahkan secara global melalui agenda-agenda Islamophobianya. Bahwa, adanya aksi yang dilaksanakan oleh kaum Muslim untuk menuntut pemidanaan Ahok ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan kaum mayoritas terhadap minoritas.
Tidak mengherankan, semua ini sangat mungkin terjadi pada suatu kondisi ketika agama dipisahkan dari kehidupan. Ketika standar yang digunakaan untuk menentukan salah dan benarnya sesuatu adalah standar manusia. Fenomena sekulerisme inipun telah menggerogoti dunia Islam secara general dan berimplikasi pada lemahnya kaum Muslimin dalam melihat perisitiwa global yang sejatinya sangat menunjukkan “ketidakridha-an” Barat terhadap Islam bagaimanapun bentuknya. []

Referensi:

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20170510094031-106-213735/pbb-desak-ri-tinjau-ulang-hukum-yang-jerat-ahok/

https://m.tempo.co/read/news/2017/05/08/078873445/profesor-noorhaidi-pembubaran-hti-bikin-blunder-besar

https://centralnews.co.id/2017/05/11/ulama-banten-menolak-pembubaran-hti/

http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/08/pembubaran-hti-tetap-melalui-proses-hukum

http://news.metrotvnews.com/peristiwa/VNn66wvN-fadli-zon-pembubaran-hti-bentuk-otoritas-pemerintah

Advertisements

One thought on “Barat, Ahok, dan HTI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s